Oleh: Bambang MBKA
Sebuah poster berukuran 2×1 meter dengan gambar seorang pria mengenakan jas dan berpeci hitam, menempel pada sebuah tembok depan bangunan rumah toko (ruko) di Jalan Mataram, Kota Yogyakarta. Namun gambar dengan format seperti pas foto ini mengundang kesan menakutkan karena separo wajahnya berupa tengkorak. Pada bagian bawah ada tulisan berwarna kuning dalam ukuran besar, “New Orba is Coming”.
Hampir setiap hari, saat mengendarai sepeda dan melewati ruko tak berpenghuni itu, saya selalu memandang sejenak karya grafiti ini. Pernah sekali, saya berhenti dan mengamatinya dengan seksama, latar belakang karya yang berwarna kuning itu disesaki tulisan berukuran kecil warna hitam: no justice no democracy no human right karena ditulis berulang-ulang.
“Itu karya dari kolektif Nyalakan,” ujar Andre Lumban Gaol, seorang street artist kepada saya melalui pesan whatsapp, Kamis, 7 Mei 2026.
Bagi saya, grafiti ini sangat mengesankan karena muncul pada waktu tepat. Andre yang juga anggota Nyalakan mengatakan karya itu dipasang tidak lama setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada Minggu, 20 Oktober 2024.
Secara semiotika, gambar ini mengingatkan masyarakat bahwa pemimpin Indonesia yang baru terpilih adalah bentuk baru dari rezim Orde Baru yang menguasai Indonesia selama tiga dekade (1966-1998). Ketika berkuasa, Orde Baru yang militeristik dan ditopang Partai Golongan Karya dengan bendera warna kuning dan bergambar pohon beringin itu sangat otoriter.
Waktu itu tidak ada keadilan, tidak ada demokrasi,tidak ada hak asasi manusia, dan yang muncul adalah praktik korupsi dari para elite politik dan kroni-kroninya. Seseorang yang bersuara kritis bisa saja dihilangkan dengan tiba-tiba jika diinginkan penguasa. Ya, memang menakutkan seperti gambar dengan wajah separo tengkorak itu!
Memang, setelah berkuasa, rezim Prabowo Gibran menunjukkan ciri-ciri seperti zaman Orde Baru, otoriter, marak pelanggaran hak asasi manusia dan mau menangnya sendiri. Ambil contoh kecil, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah dikritik karena melanggar hak asasi manusia, koruptif dan meracuni ribuan siswa tapi pemerintah tetap menjalankannya.
Di Yogyakarta, Kolektif Nyalakan adalah salah satu dari “segunung” seniman jalanan (street artist) penghuni kota seni ini yang memasang karya mereka di berbagai sudut Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Sependek pengetahuan saya, dengan dukungan ekosistem intelektualisme di Yogyakarta, membuat karya mereka lekat dengan isu-isu sosial-politik yang sepertinya tak pernah kunjung berhenti di negara ini.
Ambil contoh, Adit (Doodleman) yang secara out of the box menggambar tokoh kartun ciptaannya pada tumpukan sampah busuk yang tersebar di berbagai sudut Kota Yogyakarta sejak Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan ditutup pada Maret 2024. Karya ini mengundang senyum getir karena Doodleman membuat tumpukan sampah itu menjadi lebih “indah”. Tetapi sebenarnya ia mengkritik masyarakat dan pemerintah yang tidak segera menyelesaikan persoalan sampah.
Ada lagi Digie Sigit (DS), salah satu punggawa kolektif Graphic Victims yang karya-karya stensilnya tersebar di berbagai tembok di kota di Yogyakarta dan bahkan hingga ke manca negara. Ia menggambar tokoh-tokoh berkarakter kuat, seperti perempuan buruh gendong di Pasar Beringharjo, Yogyakarta atau seorang penghayat kepercayaan yang nasibnya terpinggirkan secara sosial.
“Saya ingin menceritakan kembali kisah-kisah mereka,” ujarnya.
Keberpihakan pada kelompok minoritas menjadi salah satu ciri khas para street artist di Yogyakarta. Saya pernah melihat DS dan kawan-kawan yang sedang membuat mural di perempatan Gondomanan, Yogyakarta dihentikan polisi dan Satpol PP. Waktu itu, mereka ingin bersolidaritas dengan warga Wadas, Purworejo, Jawa Tengah yang ruang hidupnya dirampas untuk tambang batu andesit.
Dalam jagad street art yang “didominasi” pria, ada Dela yang bersama suaminya, Ardi bernaung di bawah nama Homepippa. Dengan perspektif perempuan, Dela dan pasangannya sering menyampaikan narasi soal lingkungan hidup dengan membuat gambar pohon, tumbuhan dan binatang.
Karya Homepippa di tembok-tembok kota itu membuat suasana menjadi teduh dan mengingatkan tentang persoalan lingkungan hidup yang makin mengemuka di dunia yang makin panas ini. Yogyakarta sendiri adalah sebuah kota yang gemar menebangi pohon, petugas pemerintah tidak segan “menggunduli” pohon-pohon yang sudah terlalu rimbun di pinggir jalan itu sehingga membuat siang hari jadi kian panas.
“Kami ingin melakukan nature take over,” ujar Dela.
Tetapi, hidup di Yogyakarta yang tidak terlalu bagus kualitas lingkungannya ini masih terasa mengasyikkan karena kotanya penuh dengan hiasan mural, poster, stensil karya para seniman jalanan. Masih banyak lagi street artist di Yogyakarta yang hebat tetapi tidak mungkin saya sebutkan semuanya dalam tulisan ini.
Bagi saya, selain memperindah sudut-sudut kota, street artist memiliki peran penting seperti jurnalis, yaitu menjalankan fungsi kontrol, pendidikan, dan menghibur. Saya berpendapat, akhir-akhir ini, kedudukan mereka menjadi kian penting saat kondisi jurnalis dan media massa kian terpuruk karena tekanan dari rezim penguasa yang kian otoriter dan ekosistem media yang berubah karena kehadiran teknologi digital.
Sejak zaman Presiden Joko Widodo berkuasa pada 2014, sistem politik di Indonesia terus mengalami regresi (penurunan) secara bertahap hingga saat ini. Ada banyak istilah untuk menyebut demokrasi yang sakit ini, seperti illiberal democracy, flawed democracy, prosedural democracy, dan masih banyak lainnya.
Dampaknya, tekanan terhadap kebebasan pers yang menjaga ruh demokrasi meningkat terus. Menurut Reporters San Frontiers (RSF) indeks kebebasan pers di Indonesia turun dari peringkat 111 (2024) menjadi 127 (2025) dan 129 (2026) dari 180 negara di seluruh dunia.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat pada 2024 terdapat 71 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang meningkat menjadi 91 kasus pada 2025. Dalam tiga tahun terakhir, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) versi Dewan Pers juga tidak mengalami peningkatan secara signifikan, 71,57 poin (2023) menjadi 69,36 (2024) dan hanya naik menjadi 69,44 (2025).
Kondisi yang buruk ini ternyata juga menyebabkan meningkatnya praktik swasensor jurnalis, terutama untuk isu-isu penting yang “high politics” seperti MBG, Proyek Strategis Nasional (PSN), dan isu kriminalitas. Dampaknya, masyarakat tidak mendapatkan informasi yang utuh berkaitan dengan isu-isu yang sangat penting bagi kehidupannya.
Pada waktu bersamaan, ekosistem bisnis media massa memburuk akibat dari disrupsi digital di mana media sosial muncul menjadi pesaing utama media massa mainstream. Hampir semua media massa apakah itu media cetak, online, radio, dan TV mengalami penurunan pembaca/pemirsa sehinga mereka kehilangan banyak kue iklan yang jadi penopang utama hidupnya media massa.
Banyak media massa yang gulung tikar dan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di mana-mana. Sedangkan yang masih hidup seperti orang kurang darah, lesu. AJI mencatat ada 549 jurnalis yang di-PHK sepanjang tahun 2025, ini menambah gelombang PHK pada tahun-tahun sebelumnya.
Dalam situasi seperti ini, jurnalis dan media massa tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Demi mempertahankan bisnisnya, banyak media harus memilih jalan pragmatis dengan mengandalkan kucuran dana iklan dari pemerintah. Dampaknya, mereka tidak bisa bersikap kritis terhadap berbagai persoalan yang muncul.
Selain itu yang juga perlu dicatat adalah banyak media menggadaikan kredibilitasnya dengan cara melanggar garis api, yaitu menerima iklan yang dikemas sebagai berita. Nanang Krisdinanto, pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya melihat fenomena ini akan “meruntuhkan media massa dari dalam”. Artinya, masyarakat tidak akan percaya lagi pada berita-berita di media massa karena beritanya dibuat hanya berdasarkan pesanan dari pihak yang membayar dan tidak melalui proses jurnalistik yang independen.
Pada situasi seperti inilah, para street artist mengisi kekosongan yang ditinggalkan para jurnalis. Para “kuli tinta” itu terpaksa harus membuat berita yang soft, menghindari isu sensitif demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah atau sibuk mengejar isu bombastis agar bisa viral dan menghasilkan cuan.
Contohnya, isu menguatnya feodalisme di Yogyakarta yang dibiayai Dana Keistimewaan dan berdampak pada menciutnya ruang publik. Isu yang hampir tak pernah muncul di media massa mainstream ini diungkapkan Patub Porx dalam karya muralnya di Kampung Taman Sari. Ia mengungkapkan kisah seorang anak yang tak bisa lagi bermain layang-layang di Alun-alun Utara karena sudah dipagari.
Ketika tak ada media mainstream yang kritis, street artist pun jadi, begitu kira-kira. Ya, apa boleh buat, media massa sedang menghadapi situasi maha sulit dan entah kapan bisa pulih lagi. Seperti kata sastrawan Seno Gumira Aji Darma, “Ketika Pers dibungkam, sastra (seni jalanan) harus bicara.”
Dengan demikian, saya berpendapat penting untuk menjaga ekosistem seni jalanan ini agar para senimannya bisa terus menghasilkan karya-karya yang memperindah ruang publik sekaligus mengedukasi masyarakat. Tentu ada banyak cara, salah satunya dengan mengadakan pameran, seperti pameran bertajuk Wara-Wara di Survive Garage.
Pameran ini bisa dilihat sebagai pemberi semangat agar para seniman jalanan dapat terus mewartakan pesan-pesan penting kepada masyarakat. Ada 21 seniman dan empat kolektif seni yang akan memajang karya-karya mereka dalam pameran Wara-Wara.
Tentu bersatunya para seniman jalanan ini akan menggaungkan “suara yang keras” atau wara-wara yang bisa direnungkan publik sebagai respon terhadap situasi sosial-politik di Indonesia dan dunia yang sedang tidak baik-baik saja.
“Seniman jalanan bersatu, tak bisa dikalahkan.” Dan semoga masyarakat juga semakin cerdas.
Bambang MBKA adalah seorang jurnalis, dan anggota AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Yogyakarta
